Drama hukum Somba Opu.

Banyak kasus pelanggaran undang-undang di bumi nusantara ini. Mulai dari pelanggaran lalu lintas, anggaran, dan yang paling sering luput dari media adalah pelanggaran budaya. Drama Benteng Somba Opu masih terus berlanjut, ketika bicara hukuman, maka dia “tak main-main”.
Menurut pasal 1, bab 1 UU No 11-2010 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Menilik pasal tersebut, BSO bisa dikatakan sebagai warisan budaya. Ia termasuk dalam bangunan cagar budaya, dimana terletak sebuah reruntuhan benteng. Untuk masa kekinian, BSO terletak di Jl Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Jaraknya sekitar enam kilometer sebelah selatan pusat Kota Makassar.
Didirikan pada tahun 1525, benteng ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa. Hingga akhirnya dihancurkan oleh VOC pada tanggal 24 Juni 1669. Akhirnya, kawasan benteng hancur dan terendam ombak pasang.
Pada tahun 1989, kawasan benteng direvitalisasi atas inisiatif Prof Ahmad Amiruddin yang menjabat sebagai Gubernur Sulsel dan Rektor Unhas saat itu. Untuk memperindah, dibangunlah rumah-rumah adat Sulawesi Selatan. Pemugaran kawasan ini dilakukan melalui tahapan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Hingga pada akhirnya, kawasan heritage ini diserahkan kembali ke Pemprov Sulsel.
Dan seperti yang kita lihat, selama ini BSO seakan tidur. Tak ada yang memperhatikan bagaimana kelanjutan dari situs budaya ini. Sampai tahun 2010, terjadi “pemugaran” kedua. Tapi, bukan pemugaran yang sesuai dengan pasal 77 UU No 11-2010 tentang Cagar Budaya. Revitalisasi ini bekerja sama dengan investor, PT Mirah Mega Wisata. Dimana Syahrul Yasin Limpo mengajak Zainal Tayyeb selaku direktur utama untuk membangun GDP di atas kawasan BSO.
Gubernur Sulsel prihatin melihat kondisi BSO. Karena itu, dengan niat awal yang baik, ia pun berharap ada investor yang mau memelihara situs di Kawasan Benteng Somba Opu. Rencana awalnya Gubernur menawarkan kepada investor agar taman burung di buat di Maros tapi tidak jadi. Dan akhirnya pilihan jatuh pada kawasan heritage BSO. (dikutip dari situs Ujung pandang ekspress.com)
Pada tanggal 8 Oktober 2010 sudah memasuki tahap konstruksi, lalu pada Senin (18/10) acara peletakan batu pertama. Esoknya, (19/10) ada penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding). Dan akhirnya pada Kamis (21/10), keluar keputusan DPRD Provinsi untuk mengeluarkan rekomendasi dari sidang paripurna.
Menurut Iwan Sumantri, arkeolog Unhas, sejak awal pembangunan proyek ini sudah menjadi proyek abal-abal yang sudah menyalahi pembangunan. “padahal prosedural yang benar itu melakukan rapat paripurna yang menghasilkan surat rekomendasi, membuatkan MoU, peletakan batu pertama, lalu barulah sudah bisa mulai proyek pekerjaan” ujar dosen Arkeologi, Senin (3/01).
Ada beberapa hal yang dilabrak oleh pemprov dalam pembangunan GDP ini. Pertama, tidak adanya zonasi yang jelas dalam kawasan BSO. Adanya konstruksi tembok baru yang memotong tengah benteng membuat banyak riak-riak perlawanan. Isu yang selalu diusung oleh arkeolog, budayawan dan sejarawan adalah belum ditentukannya zona inti, penyangga, pengembangan, dan pemanfaatan didalam kawasan benteng. Jadi, tak seharusnya GDP didirikan di dalam kawasan benteng.
Kepala Balai Pelestarian, Peninggalan Purbakala Sulsel mengatakan, ada pembangunan pagar di atas zona dalam benteng yang terlihat oleh BP3. “Makanya kami (pihak BP3.red) menghentikan dan langsung menyurat kepada para investor bahwa terjadi pelanggaran atas hal ini. Kami sendiri telah melakukan penyuratan jauh sebelum adanya demo-demo dari pihak mahasiswa” ujar Andi Moh Said, Senin (03/01).

Kedua, adanya indikasi perusakan situs BSO. Mengacu pada UU No 11-2010, pasal 80, dikatakan bahwa revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi sebagaimana dimaksud adalah dilakukan penataan kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan, menurut pantauan identitas, sudah ada beberapa tembok baru yang dibangun. Belum lagi, adanya penghancuran tembok yang berpotensi memiliki nilai sejarah. Menurut Samsir, litbang data Forum Somba Opu, ada beberapa titik dimana ditemukan fragmen atau artefak dari abad ke XVI. “ada nilai-nilai sejarah yang berserakan di kawasan BSO, menurut investor ketika GDP dibangun diluar tembok maka itu tidak akan bernilai. Mereka salah” tegasnya, ketika ditemui di salah satu kafe bilangan Tamalanrea, Selasa (04/01). Rencana proyek GDP sangat bertentangan dengan pasal 72 tentang zonasi situs dan untuk hukumannya tertuang pada pasal 105 dan 110.
Selain itu, BSO harus di pertahankan bukan hanya karena sebagai situs sejarah dan budaya, tapi karena adanya nilai-nilai edukasi yang dimiliki oleh BSO. “Beberapa mahasiswa arkeolog pun sudah melakukan penelitian di BSO, lalu akan di kemanakan mereka ketika akan di bangun GDP”, tambah Rinto, ahli hukum Forum Somba Opu.
Apa lagi yang bisa kita wariskan kepada anak kita, ketika sudah tak ada lagi benda sejarah yang bercerita??

One thought on “Drama hukum Somba Opu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s